Rumor yang kencang berhembus mengenai penghapusan tenaga honorer di lingkungan pemerintah pada November 2023 mendatang perlahan mulai terkuak. Pemerintah melalui PP No.49 tahun 2018 dan surat edaran B/185/M.SM.02.03/2022, resmi memutuskan bahwa Pemda diwajibkan untuk menghapus tenaga honorer dan non-ASN yang berada di wilayahnya.
Keputusan ini menuai pro kontra bahkan di kalangan Pemda sendiri karena bagaimanapun tenaga honorer masih dibutuhkan mengingat formasi ASN belum sepenuhnya terisi, meskipun pemerintah juga telah berusaha merekrut pegawai kontrak PPPK bagi tenaga honorer yang telah bekerja dalam jangka waktu tertentu.
Masalahnya, seleksi PPPK sampai saat ini juga masih mengalami banyak masalah. Ditambah, bagaimana dengan tenaga honorer yang tidak lulus seleksi PPPK nantinya.
Menteri PAN-RB Azwar Anas menawarkan tiga solusi untuk permasalahan ini, yang diharapkan bisa menjadi pemecahan masalah tentang formasi pegawai yang dibutuhkan oleh pemerintah.
Solusi pertama dari Menteri Azwar Anas, seluruh pegawai tenaga honorer diangkat menjadi ASN. Ini solusi yang sebenarnya sangat dinantikan oleh tenaga honorer mengingat pengabdian mereka yang sudah cukup lama. Akan tetapi solusi alternatif ini membutuhkan keuangan yang sangat kuat. Selain itu banyak yang menyangsikan kualifikasi tenaga honorer alias kualitasnya masih diragukan.
Solusi kedua, memberhentikan seluruh tenaga honorer. Hal ini juga menimbulkan permasalahan baru terutama di bidang pendidikan dan kesehatan dimana kedua bidang tersebut memiliki jumlah honorer yang besar yang tentunya akan mengakibatkan pada tersendatnya pelayanan kedua bidang tersebut.
Solusi ketiga yang ditawarkan oleh Menpan-RB adalah mengangkat tenaga honorer sesuai dengan skala prioritas. Skala prioritas untuk saat ini ada di bidang kesehatan dan pendidikan. Sementara untuk bidang lain akan diangkat secara bertahap.
Solusi tersebut masih menjadi wacana hangat bagaimana untuk memecahkan permasalahan mendasar di negara ini membutuhkan pemikiran dan perencanaan yang benar-benar matang. Banyak hal yang harus dipertimbangkan karena terhubung satu sama lain, misal dari segi fiskal, birokrasi, sampai keterlayanan publik.
sumber: klikpendidikan
.png)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar